Tax Amnesty Jilid II Tuai Penolakan

“Tidak naiknya tax ratio disebabkan banyak faktor. Perlambatan atau stagnasi pertumbuhan ekonomi bisa menyebabkan tax ratio tidak tumbuh. Tax amnesty gagal apabila setelah tax amnesty kepatuhan pajak sama sekali tidak meningkat,” ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (Grup RADARPENA), kemarin (12/8).

Namun Rizal sependapat dengan Rizal, bahwa tax amensty II tidak boleh dilakukan sebab akan berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak.

“Secara teori tax amnesty hanya boleh dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Tax amnesty hendaknya merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Kalau dilakukan berulang bisa memunculkan moral hazard yanga artinya justru berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak,” ucap dia.

Dia menyarankan, untuk menodongkrak penerimaan pajak di tengah perlambatan ekonomi saat ini adalah dengan melakukan insentif berupa pelonggaran pajak.

“Pemerintah jgn memaksakan kenaikan penerimaan pajak di tengah ekonomi yang melambat karena akan berdampak negatif mendorong ekonomi ke arah resesi yang lebih dalam. Jadi yang harus dilakukan justru memberi insentif agar konsumsi dan investasi tumbuh. Dengan demikian ekonomi tumbuh baru pajak meningkat,” tutur dia.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan, tax amnesty jilid II ditargetkan untuk menutup short fall pajak tahun 2019 sebesar 140 triliun. Namun hal itu akan sulit dicapai.

“Dalam waktu dekat (Tax amenesty jilid II) belum perlu dilakukan karena baru 2016-2017 lalu plus akan memberikan moral hazard kepatuhan perpajakan karena orang akan bayar pajak ketika ada tax amnesty saja,” ujar Tauhid

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here