Daerah Patuh LHKPN, KPK Beri Apresiasi

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: FIN

RADARPENA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkap, tingkat pelaporan jajaran penyelenggara negara Pemkab Sarolangun mencapai angka 83%. Sementara untuk DPRD menyentuh angka 73%. Dikatakan Febri, hal ini menjadi catatan penting mengingat tingkat pelaporan penyelenggara negara se-Jambi di tahun yang sama tidak mencapai angka 30%.

“Untuk tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di Jambi ini masih terbilang rendah ya, sekitar 23% untuk laporan tahun 2018. Namun di tengah rendahnya tingkat pelaporan itu saya kira patut kita berikan apresiasi karena tingkat laporannya cukup tinggi untuk di Pemkab Sarolangun dan DPRD Sarolangun,” ujar Febri, Kamis (7/3).

Berdasarkan data 2018, tingkat kepatuhan tertinggi per wilayah di Provinsi Jambi yakni Pemkab Sarolangun dengan 83%, disusul Pemerinrah Provinsi (Pemprov) Jambi dengan 58%, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Sungai Penuh 19%. Daerah yang terendah melaporkan LHKPN yaitu Pemkab Muaro Jambi yang hanya delapan persen.

Data 2017 menunjukkan, kepatuhan LHKPN pejabat daerah di Jambi hanya 79%. Sedangkan untuk anggota legislatif di wilayah Jambi mencapai 17% pada 2018, dan 29% pada 2018.

“Meskipun masih ada sejumlah penyelenggara negara lainnya yang belum melaporkan, kami berharap untuk seluruh Pemerintah Daerah itu memberikan sanksi yang tegas terhadap aparaturnya dan yang tidak melaporkan kekayaannya,” tegasnya.

Ia pun kembali mengingatkan bagi seluruh pimpinan instansi untuk mendorong aparaturnya agar melaporkan LHKPN. “Karena pelaporan kekayaan itu wajib dilakukan paling lambat 31 Maret 2019 untuk laporan periodik,” tukasnya.

Verifikasi LHKPN 14 Kepala Daerah Jambi

Sementara itu, sejak Senin (4/3) hingga Rabu (6/3) kemarin, tim KPK selesai melakukan uji validitas data kekayaan 14 kepala daerah di Jambi. Febri mengungkap, metode yang mereka lakukan yakni dengan wawancara serta pengecekan langsung di lokasi.

“Jadi kalau ada aset-aset tanah bangunan atau aset-aset yang lain yang ditemukan, apakah yang pernah dilaporkan atau yang tidak dilaporkan itu dicek ke lokasi oleh tim KPK untuk menguji validitas informasi yang didapatkan,” jelasnya.

Dikatakan Febri, hasil uji validitas tersebut kemudian akan dianalisis lebih lanjut oleh tim KPK untuk menentukan tindak lanjutan. “Apa itu proses di LHKPN yang akan dilakukan berikutnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Syarief Hidayat menuturkan, kehadiran timnya di Jambi merupakan salah satu bentuk pencegahan tindak pidana korupsi melalui pemeriksaan fisik LHKPN. Namun, kata dia, pemeriksaan tidak hanya dilakukan melalui wawancara dan cek fisik, akan tetapi juga lewat klarifikasi kepada orang terdekat kepala daerah.

“Bisa sewaktu-waktu petugas (memeriksa) dari orang-orang terdekat penyelenggara negara. Dari kalangan keluarga, rekan terdekat, bahkan hingga ke ajudan dan supir. Sebab rekening ajudan maupun supir sering digunakan penyelenggara negara untuk menampung uang-uang yang bukan hak mereka,” kata Syarief.

Syarief menyampaikan, usai pemeriksaan rampung, KPK juga akan mengolah data temuan dari hasil pemeriksaan LHKPN itu. Namun ketika nanti ditemukannya hal-hal yang tidak wajar kepala daerah bisa saja terjerat kasus.

Ke-14 kepala daerah di Jambi yang diklarifikasi KPK terkait LHKPN adalah Syarif Fasha (Walikota Jambi), Adlrozal (Bupati Kerinci), Safrial (Bupati Tanjung Jabung Barat), Sukandar (Bupati Tebo), Masnah (Bupati Muaro Jambi), Bambang Bayu Suseno (Wakil Bupati Muaro Jambi), Syahirsah (Bupati Batang Hari), Sofia Joesoef (Wakil Bupati Batang Hari), Hilal Latif Badri (Wakil Bupati Sarolangun), Asafri Jaya Bakri (Walikota Sungai Penuh), Zulhelmi (Wakil Walikota Sungai Penuh), Mashuri (Bupati Bungo), Al Haris (Bupati Merangin), dan Abdul Khafidh (Mantan Wakil Bupati Merangin). (riz/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here