Tahun 2020, Kementerian PUPR Dapat Alokasi Anggaran Rp120,21 Triliun

Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (dok. Kementerian PUPR)
Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (dok. Kementerian PUPR)

RADARPENA.ID – Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp120,21 triliun disetujui Komisi V DPR RI.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komisi V DPR RI atas kerja sama selama ini, khususnya dalam pembahasan panjang RAPBN tahun 2020 yang telah dilakukan sejak bulan Juni 2019 hingga akhirnya disahkan.

“Kementerian PUPR akan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa memperhatikan target yang telah ditetapkan, baik di dalam RPJMN, Restra Kementerian PUPR, direktif Presiden termasuk aspirasi anggota DPR RI,” kata Menteri Basuki.

Keputusan disetujuinya jumlah anggaran itu diambil dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR di Gedung DPR, Rabu (18/9) lalu.

Baca juga: PUPR Targetkan Bangun 10,4 Juta Unit Rumah MBR

Melalui keterangan tertulis dari Kementerian PUPR, anggaran Kementerian PUPR tahun 2020 itu akan dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp43,97 triliun, konektivitas sebesar Rp42,95 triliun, dan permukiman sebesar Rp22 triliun.

Anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk perumahan sebesar Rp8,48 triliun, pengembangan sumber daya manusia Rp525,2 miliar, pembinaan konstruksi Rp725 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp263,8 miliar dan dukungan manajemen, pengawasan serta pengembangan inovasi sebesar Rp1,08 triliun.

Besaran anggaran juga digunakan untuk mendukung 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas sebesar Rp4,89 triliun, infrastruktur pendukung PON XX di Papua sebesar Rp793 miliar serta dukungan infrastruktur pendidikan dan pasar sebesar Rp6 triliun.

Baca juga: Rekonstruksi Bangunan di Papua, Pemerintah Siapkan Rp100 Miliar

Menteri PUPR mengapresiasi kinerja legislasi selama 5 tahun terakhir yang telah mengesahkan 5 Undang-Undang yakni UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, UU No 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, UU No 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan UU Sumber Daya Air yang baru disahkan Selasa (17/9) lalu.

Sedangkan dalam menjalankan fungsi pengawasan, Menteri Basuki menyatakan bahwa Komisi V telah melaksanakan secara reguler kunjungan kerja dan terjun langsung ke lapangan untuk mengecek pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here