Tax Ratio Tetap Menjadi Sorotan Utama

Ilustrasi, Tax Ratio. Foto : Istimewa

RADARPENA.ID – Merosotnya Tax Ratio di Indonesia hingga ke angka 10 persen menjadi sorotan kedua calon presiden dalam debat Capres-Cawapres di Jakarta, Sabtu (13/4).

Dalam debat, Capres dari paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto Djojohadikusumo mengaku sangat menyayangkan menurunnya tax ratio di Indonesia saat ini.

Bahkan, mantan Danjen Kopassus iti mengungkapkan menurut data KPK, Indonesia mengalami kebocoran keuangan hingga diangka Rp 2000 Triliun. Hal itu menurutnya tidak dapat dibiarkan dan harus menemukan solusi.

“Tax Ratio di Malaysia saja sudah mencapai 15 persen, pada tahun 1997 di era Orde Baru mencapai 16 persen tetapi saat ini justru merosot hingga 6 persen,” tukas Prabowo

Menyambung pernyataan Prabowo, Cawapres dari nomor urut 02, Sandiaga Salahudin Uno memaparkan bilamana pihaknya terpilih berencana akan memisahkan badan penerimaan negara.

“Kami akan memisahkan badan penerimaan negara dan Kemenkeu agar dapat langsung memberikan laporan dan menciptakan solusi bilamana penerimaan negara belum mencapai target,” tuturnya.

Pilih Tax Amnesty

Ditempat yang sama, menanggapi pemaparan sebelumnya, Capres dari Paslon 01, Joko Widodo enggan untuk mempercepat menaikkan tax ratio dari 10 ke 16 persen.

“Artinya ada 5 persen dari GDP yang akan menjadi pajak yang tentunya akan membuatshock tax karena drastis adanya perubahan, ” terang Jokowi biasa politisi ini disapa.

Jokowi pun lebih memilih untuk menciptakan teks deskripsi seperti langka yang sudah dilakukan pihaknya yang lalu di mana kebijakan tersebut berhasil menjadi salah satu penerimaan negara.

“Seperti kita ketahui kemarin telah dilakukan tax amnesty dan hal itu yang saya nilai efektif untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa adanya shock tax,” tandasnya.

Terpisah, Pengamat Pajak Universitas Indonesia Haula Rosdiana menikai pemisahanlembaga pajak non kementerian oleh Presiden ke depan adalah hal yang konstitusional.

Selain itu, lembaga pajak yang berada langsung di bawah kendali presiden juga adalah hal yang lumrah yang terjadi di banyak negara.

Namun demikian, dirinya menambahkan kebijakan perpajakan bisa menjadi pertimbangan pemilih yang juga sebagai objek pajak.

“Jangan sampai terulang lagi, sebagai negara demokrasi dengan hampir 80 persen sumber anggaran pembangunan diperoleh dari penerimaan pajak, masyarakat tidak mengetahui program pajak apa yang diusung setiap capres, dan lagi-lagi tidak dapat menjadikan hal tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih pemimpinnya,” tuturnya.

Bagi masyarakat dan dunia usaha, ada berbagai hal yang justru menjadi satu dampak positif apabila strategi dan kebijakan pajak, menjadi salah satu poin yang dikemukakan pada debat terakhir ini. Dunia usaha akan memiliki kepastian dan keadilan berusaha sampai dengan lima tahun yang akan datang.

“Masyarakat pun akan memperoleh kesempatan untuk menghitung-hitung, benefit apa yang secara langsung akan berdampak bagi kemampuan ekonomis mereka terkait insentif-insentif pajak yang akan diberikan pemerintah yang akan datang,” pungkasnya. (by)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here