Transfer ke Daerah Tembus Rp492,5 Triliun

Ilustrasi. Foto: Istimewa

RADARPENA.ID – Anggaran Rp492,5 triliun ditransfer ke daerah. Porsi sebesar itu, tentu tidak hanya di sektor pendidikan yang nominalnya menembus angka 62,62 persen. Sektor lain pun memberikan sumbangsih yang lumayan besar untuk kemajuan riset, teknologi dan pendidikan agama.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, anggaran fungsi pendidikan yang paling dominan terdapat di pemerintah daerah. Selain itu ada yang bersumber dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Agama (Kemenag).

“Terdapat beberapa kementerian dan lembaga lainnya yang mendapatkan alokasi anggaran fungsi pendidikan dengan total sebesar Rp25,6 triliun. Sedangkan Kemendikbud sendiri mendapatkan alokasi sebesar Rp35,9 triliun atau sebesar 7,31 persen,” ungkap Muhadjir dalam siaran persnya, Rabu (20/2).

Tiga tantangan pendidikan yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah peningkatan akses, kualitas, serta penyediaan serta perbaikan infrastruktur pendidikan nasional. “Saat ini pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan yang terjadi pada sektor pendidikan melalui kebijakan zonasi,” terangnya.

Nah, beberapa program prioritas di tahun 2019, di antaranya, Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah membantu lebih dari 17,9 juta siswa dari keluarga tidak mampu untuk dapat terus belajar. “Dimulai dengan jumlah anggaran sebesar Rp4,32 triliun, hingga bulan Desember 2018, pemerintah telah menyalurkan dana PIP sebesar Rp42,83 triliun,” urainya.

Muhadjir mengatakan, PIP telah diintegrasikan dengan program Bidik Misi pada Kemenristekdikti untuk meningkatkan kesempatan bagi siswa berpotensi dari keluarga tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Kemudian terkait Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Mendikbud menjelaskan sebanyak 2.700 SMK telah bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

“Sejak tahun 2014 sampai dengan 2018, lulusan SMK yang terserap ke dunia kerja mengalami kenaikan sebanyak 3,1 juta siswa, dari 10,5 juta menjadi 13,6 juta,” ungkap Muhadjir.

Saat ini melalui Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Kemendikbud mendorong optimalnya sinergi tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat.”Kita ingin kembali mengintegrasikan peranan dan fungsi dari tiga pusat pendidikan ini, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga atau orang tua. Sekarang sudah ada 186.646 sekolah yang sudah kita beri pengenalan Penguatan Pendidikan Karakter ini. Target kita di tahun 2019 sebanyak 218.989 sekolah,” paparnya.

Sementara itu, pengamat pendidikan Mohammad Abduhzen menilai kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih terjadi dan belum ada perubahan berarti. Menurutnya, kesenjangan kualitas pendidikan di desa dan di kota sangat berbeda jauh. Setidaknya, kata dia, ada dua hal yang membuat kesenjangan ini masih terjadi.

“Dari sisi sarana prasarana pendidikan ini sangat berpengaruh, fasilitas-fasilitas pendidikan di desa-desa itu masih banyak yang sangat terbatas, ini imbasnya tentu pada mutu pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, faktor mutu guru atau tenaga pendidik, masih belum merata. Guru-guru yang kompeten, dan berkualitas, kata dia, biasanya berada di perkotaan dan tidak tersebar sampai pelosok-pelosok. “Memang Pak Mendikbud menjalankan program Zonasi, ini adalah langkah pemerataan kualitas pendidikan, namun kenyataannya memang sulit dilakukan dan tidak mudah menghilangkan kesejangan itu,” tuturnya.

Abduhzen berpendapat, pemerintah dan kalangan legislatif baik di DPR maupun DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten masih belum menjadikan peningkatan mutu pendidikan sebagai prioritas. Ia berharap Presiden serta anggota legislatif periode 2019-2024 nanti bisa menjadikan peningkatan SDM sebagai prioritas utama.

“Jangan hanya capaian angka-angka seperti nilai (UN) dan sebagainya, tapi kurikulum itu harus memiliki kebermanfaatan, bagaimana seorang pelajar nantinya bisa memiliki ilmu yang fungsional, bisa mandiri dalam kehidupannya,” tuturnya lagi.

Terpisah, Politisi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan bahwa ketimpangan kualitas pendidikan di kota dan daerah memang sebuah masalah besar. Menjadi tugas utama dari seluruh lapisan untuk memastikan terjadi pemerataan dalam pendidikan. “Akses terhadap fasilitas pendidikan dan kualitas pendidikan yang sama merata,” kata Farhan.

Caleg NasDem Dapil Jawa Barat I meliputi Kota bandung dan Kota Cimahi itu berharap kepada pemerintah untuk terus menggenjot perbaikan sektor pendidikan di daerah pelosok. Baik dari sisi fasilitas, akses, kualitas dan ketersebaran tenaga pendidikan dan guru. Jangan sampai kemajuan pendidikan hanya terjadi di wilayah perkotaan.

“Jangan sampai lagi-lagi, yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang paling bagus ya hanya kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Itu masalah,” ungkapnya. (ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here