Pengelolaan SDA dan Pangan Menuai Kritik

JAKARTA – Pengelolaan sumber daya alam dan pangan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menuai kritik. Bahkan, ada yang menyebut, langkah dan kebijakannya kerap melanggar konstitusi karena dinilai telah mengabaikan peran BUMN.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara kepada menyebutkan sejumlah contoh diabaikannya peran BUMN di antaranya terkait divestasi saham Newmont hingga tekanan kepada Pertamina dalam penugasan penyaluran BBM.

“Pemerintahan Pak Harto itu sudah menyiapkan dari awal soal divestasi saham Newmont. Negara sampai digugat di arbitrase dan untung saja menang agar pengelolaannya oleh BUMN. Namun sekarang, yang sudah didapat itu diserahkan kepada Medco,” ungkapnya, Selasa (12/2).

Proses divestasi saham Newmont itu, lanjut Marwan, juga didukung oleh bank-bank BUMN. “Ini harus dipertanyakan kepada pemerintah karena ini pelanggaran terhadap konstitusi,” katanya.

Contoh lain, mengenai tekanan terhadap PT Pertamina yang harus menanggung kerugian dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan penugasan. Dengan kenaikan harga minyak dunia pada 2017 dan 2018 lalu, kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi dan tidak menambah subsidi BBM membuat Pertamina menanggung kerugian Rp2.000-Rp3.000 per liter.

“Ini pelanggaran, karena menekan BUMN untuk tidak menaikkan harga BBM, padahal harga minyak dunia pada 2017 dan di 2018 yang sampai di atas 70 dolar AS. Kerugiannya sampai Rp3.000 per liter bagi Pertamina,” ujarnya.

Berbeda dengan Marwan Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio lebih menyoroti soal pangan. Kalau tema apa yang sekiranya akan ramai, saya kira soal pangan, karena pada pemerintahan Jokowi bisa dibilang belum bisa swasembada pangan,” kata Hendri Satrio.

Hendri menilai pemerintahan Jokowi masih banyak impor beberapa bahan pangan yang membuat swasembada pangan kurang berhasil, sementara capres lainnya Prabowo dan kubunya semangat mencanangkan soal swasembada pangan.

“Nanti sepertinya, soal pangan akan lebih banyak ditanyakan oleh Prabowo, dan Jokowi akan pamer capaian lainnya seperti infrastruktur dan energi,” katanya.

Oleh karena itu, Hendri mengingatkan agar kedua capres menyiapkan soal data, sehingga adu argumen akan lebih jelas, tidak asal menjawab. Isu pangan merupakan salah satu topik dalam tema Debat Capres tahap II yang akan digelar pada Minggu, 17 Februari 2019, selain energi, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Berbagai cara ditempuh pemerintah untuk meningkatkan produksi, salah satu yang gencar dilakukan adalah optimalisasi lahan rawa menjadi sawah atau lahan pertanian.

Terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pada tahun 2019 memfokuskan optimalisasi lahan rawa menjadi lahan sawah yang produktif dengan target mencapai 500.000 hektare. “Rencana optimalisasi tahun ini sekitar 500.000 hektare. Lahan rawa ini adalah lahan tidur yang harus dioptimalkan,” kata Amran.

Ditambahkannya, optimalisasi lahan rawa akan dilakukan di lima provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan dan dua wilayah baru tambahan di Bengkulu dan Jambi.

Menurut dia, dengan penggunaan bibit yang sesuai dengan lahan rawa, produktivitas padi bisa meningkat sampai tiga kali lipat, yakni dari dua ton per hektare menjadi enam ton per hektare, dan waktu tanam maksimal tiga kali setahun. (ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here