Konferensi China-ASEAN, Kejaksaan Soroti Perdagangan Manusia

RADARPENA.ID – Tindak pidana perdagangan orang tergolong kejahatan serius. Selalu ada modus operandi baru yang rumit, pelik, dan kompleks. Hal ini memberikan peluang dan kesempatan bagi pelaku melakukan aksi jahatnya. Kejahatan perdagangan harus dianggap sebagai musuh bersama.

Hal itu disampaikan Wakil Jaksa Agung, Arminsyah dalam Konferensi Jaksa Agung China-ASEAN Ke-12 yang diselenggarakan di Sokha Siem Reap Resort & Convention Center Kamboja. Menurutnya, tindak pidana perdagangan orang ibarat fenomena gunung es. Selalu beragam persoalan yang belum sepenuhnya bisa dituntaskan. “Seperti kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan yang dimiliki,” kata Arminsyah, Rabu (6/11).

Akibatnya, tidak sedikit orang mencari sumber penghidupan sampai ke luar negeri. Namun, mereka justru terjebak dalam perdagangan manusia. Seperti perbudakan, penyelundupan, termasuk eksploitasi seksual. “Semakin bervariannya inovasi di bidang teknologi informasi turut menjadi penyebab munculannya modus operandi baru,” tukasnya.

Dalam Konferensi yang dibuka oleh Perdana Menteri Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN Sen, Arminsyah menyatakan Kejaksaan Agung RI telah melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam kurun waktu 2018 sampai September 2019. Ada 101 perkara terkait tindak pidana perdagangan orang. “Tindak pidana perdagangan orang tergolong kejahatan serius,” ucapnya.

The 12th China-ASEAN Prosecutors-General Conference merupakan agenda tahunan yang dihadiri oleh para Jaksa Agung negara-negara anggota ASEAN serta China. Pertemuan tahunan Jaksa Agung China-ASEAN telah terjalin selama dua dekade. Selain perdagangan manusia, Arminsyah juga menyoroti bursa tenaga kerja di negara-negara ASEAN yang menunjukan tren positif.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tercatat mencapai 3.539 juta orang yang mencari nafkah di luar negeri. Indonesia juga telah meresponnya dengan berupaya meningkatkan kualitas serta produktivitas agar memiliki daya saing. Namun di si yang lain, adalah masih bermunculannya tenaga kerja yang berasal dari rekrutan ilegal. “Sehingga mereka selalu menjadi korban dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab demi mendapatkan keuntungan,” jelasnya.

Keprihatinan tersebut sangat beralasan. Terlebih ketika The United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) melansir laporan yang berjudul Transnational Organised Crime in South East Asia: Evolution, Growth and Impact yang menyebut hampir 70 persen korban perdagangan manusia khususnya di kawasan Asia Tenggara adalah anak-anak di bawah umur. “Kejahatan ini tentu saja memiliki dampak fisik maupun psikis dan meninggalkan pengaruh yang buruk dalam kehidupan korban,” lanjutnya.

Dia mengusulkan agar tidak ada kompromi kepada pelaku kejahatan ini. Caranya dengan menuntut pidana secara maksimal. Sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku. “Pemberian tuntutan maksimal terhadap pelaku kejahatan menjadi peringatan keras kepada sindikat kejahatan agar melakukan perbuatan yang sama,” bebernya.

Upaya integral memaksimalkan pemberantasan perdagangan orang antara lain melalui program pelatihan terkait Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Platform Digital Aplikasi E-Learning. “Dibentuknya sarana tersebut bertujuan untuk memudahkan penegak hukum dalam transfer knowledge. Terutama terkait dengan isu aktual seputar penegakan hukum tanpa dibatasi jarak dan waktu. Tujuannya guna menggali sebanyak mungkin informasi dan pengalaman antar sesama penegak hukum. Sehingga muncul solusi yang tepat, terukur, dan aplikatif,” pungkasnya.(lan/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here