100 Shelter di Kota Bandung Terbengkalai

BANDUNG – Sekertaris Dinas Perhubungan Kota Bandung Agung Purnomo membantah jika shelter shelter bis ataupun angkutan umum di Kota Bandung terbengkalai.
Menurut Agung sebanyak 100 – 150 unit shelter milik kota Bandung ada anggaran pemeliharannya sehingga tidak mungkin terbengkalai.
“APBD perawatan ada, dikelola oleh BULD angkutan. Anggarannya fleksibel, ada beberapa informasi seperti dipake gelandangan. Nah oleh seksi yang bersangkutan mana paling utama akan ditangani,  karena sudah melakukan DPA nya,” jelas Agung.
150 shelter itu lanjutnya berada di sepanjang jalan Ahmad Yani – Sudirman – CIbeureum, lalu di Jl Antapani masuk jalan Jakarta, Martadinata tembus sampai stasiun hall. Dan Jalan Antapani langsung ke Leuwipanjang, serta Leuwipanjang – Dago.
 “Untuk yang model Brazil armada belum ada, keduanya mau mengoperasikan yang lain kena rasionalisasi. Tetapi pemeliharaan ada seperti pembersihan dll ada,” tuturnya.
“Jika dipergunakan gelandangan dan lainnya memang kita langsung tangani, terutama koordinasi dengan kewilayahan dan satpol pp. Kita gak bisa lansung kecuali tim gabungan,” paparnya.
Pembersihan sendiri dilakukan seminggu sekali oleh pihak pengelola shelter.
“Karyawan outsourcing atau PHL kerjasama dengan buld angkutan tiap tahun juga ada anggarannya, inginnya kita itu dibongkar buat surat mengoptimalkan kondisi saat ini oleh pptk secepatnya,” pungkasnya.
Sementara itu untuk shelter di jalan Soekarno Hatta, kata Agung yang mengerjakan atau investasi adalah pihak ketiga diaset pusat.
Kompensasi bagi investor sendiri yakni pasang iklan reklame di bis dan shelternya
Sayangnya, pimpinan perusahan atau konsorsium pembuat shelter tersebut meninggal sehingga hingga kini belum diserahkan ke Pemkot.
“Itu investasi pihak ke tiga, kalau kita perbaiki takut dikomplain. Kita mau ngejar ternyata perusahaannya udah bubar, jadi mau ngapa ngapain kelola ngerjain tidak bisa, takutnya wan prestasi,” ungkapnya.
“Paling ke pengadilan,  nanti kota serahkan. Ini seharusnya tahun 2015, paling nanti bagian hukum kalau enggak dari pusat karena itu aset pusat.  nanti kita berkirim surat karena waktu itu kita minta fasilitas ke pusat itu bukan apbd, ada dr pihak ketiga mau bangun shelter kompensasinya reklame di selter dan bis, tegasnya.(kai)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here