Satpol PP Periksa Penggunaan Masker Pada ASN Balkot

BANDUNG – Dalam rangka melaksanakan kegiatan salah satu implementasi dari perwal 43. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengadakan pemeriksan penggunaan masker di internal pemerintah daerah salah satunya di balai kota.
“Yang kita lakukan pagi ini yaitu kita melaksanakan sosialisasi simpatik, sosialisasi simpatik itu sosialisasi, implementasi, terhadap pelanggar AKB secara terpadu, intens, dan kondusif.
Apa yg kita lakukan pagi ini kita dibagi dalam beberapa tim baik itu yang berada di luar pintu masuk pemkot maupun tim yang ada menyusuri tempat tempat perkantoran yang ada di sekitar sini.
Kemudian juga di sekitar balkot yaitu di luar, dan ini diperuntukkan kepada baik itu ASN maupun masyarakat yang keluar masuk ke balkot,” jelas Kasatpol PP Rasdian di Balai Kota, Kamis (6/8/2020).
Terkait dengan implementasi perwal 43 lanjutnya ada beberapa kategori, khususnya terkait dengan sanksi. Mulai sanksi ringan, sedang dan berat. Tiga-tiganya diimplementasikan supaya minimal ASN termasuk masyarakat sekitar mengetahui.
Sanksi ringan itu jelas Rasdian diberikan berupa teguran lisan maupun secara tertulis, sanksi sedang ada jaminan kartu identitas.
“Dan yang terakhir yang sering kita dengung-dengungkan baik di media online cetak, itu terkait pengenaan sanksi administrasi yang diterapkan,” ungkapnya.
Masih kata Rasdian sementara ini belum ditemukan pelanggar di lingkungan balai kota, dikarenakan barangkali ASN sebagian baru masuk. Begitupun masyarakat yang punya kepentingan di sini belum ada yang terciduk melanggar.
Seperti saat masuk ke salah satu ruangan kantor OPD PKPP semuanya menggunakan masker dengan aneka macam jenis masker.
Sedang untuk diruang publik, kata Rasdian saat ini masih dilakukan di internal dahulu.
“Nanti kita secara terjadwal keluar dan itu bukan melibatkan satpol pp saja, sudah kita koordinasikan, dirapatkan hari ini nanti untuk besok dan selanjutnya karena masih bagian dari gugus tugas ada instansi yang lainnya, dari kepolisian dari TNI, kemudian dari yg lain-lainnya. Dalam perwal juga sudah diatur (sasarannya) ada tempat yang harus kita laksanakan monitoring, seperti pasar modern, tradisional, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, yang memungkinkan di situ ada tempat kerumunan orang,” bebernya.
Sebelum tegas diberikan sanksi denda, Rasdian menyampaikan bahwa saat ini diberikan edukasi terlebih dahulu. Jika tahap teguran tertulis dan sanksi tegas pun akan dilakukan.
“Manakala nanti sudah diindahkan masih membandel juga, kita tingkatkan. Ada jaminan kartu identitas. Tapi yang mudah penanganan sanksi itu kepada kegiatan lain, seperti pelaku usaha. Nah itu mudah, karena memang di situ tempatnya di situ tidak akan berpindah jadi kalau kita kasih peringatan sanksi ringan, kemudian masih juga, sanksi sedang, berarti ketiganya kita bisa menerapkan sanksi administrasi,” tandasnya.
Pengawasan di dalam kendaraan sendiri kata Rasdian pihaknya koordinasi dengan dishub, karena dishub juga ada dalam gugus tugas.(kai)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here