Pemkot Terima Rp200 Juta Sembako dan APD Dari Bank Indonesia

BANDUNG – Pemkot Bandung menerima sumbangan berupa paket sembako dan alat pelindung diri (APD) dari Bank Indonesia senilai Rp.248.575.000.
Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan bantuan sembako akan diserahkan kepada masyarakat yang berhak dan untuk APD diserahkan ke dinas kesehatan.
“Alhmdulillah hari ini Pemerintah Kota Bandung mendapatkan bantuan dari perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat yang langsung oleh Herawan. Insya Allah bantuan ini ada berupa sembako 500 paket dan juga ada alat kesehatan juga 500 buah dalam bentuk paket,” terang Oded usai menerima bantuan dari BI di Pendopo, Selasa (9/6/2020).
 “Atas nama Pemkot Bandung memberikan apresiasi dan ucapkan terimakasih pada pak Herawan perwakilan dari Bank Indonesia Jawa Barat yang telah membantu kami mudah-mudahan nanti ini akan kami serahkan kepada ibu Elly sebagai kordinator bidang logistik di gugus tugas untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak untuk sembakonya, dan APD nya nanti untuk kegiatan petugas kesehatan,” ucap Oded.
Ditambahkan Direktur Eksekutif Herawanto, dampak dari pandemi terhadap pendapatan masyarakat itu luar biasa.
Pendapatan masyarakat cukup drastis karena banyak sektor usaha yang berhenti termasuk UMKM.
“Ini kami konsen betul karena ada 21 terkait dengan pendapatan masyarakat karena perekonomian turun tapi juga kemudian akses terhadap berbagai komoditas penting untuk konsumsi kebutuhan sehari-hari masyarakat, dan karena itu kami dengan sedikit kontribusi dalam pribadi, kami sengaja memberikan kepada pemerintah  Bandung karena kami tahu betul pak Wali kota mempunyai konsep yang bagus kampung inflasinya,” jelas Herawanto.
Pihaknya kata Herawanto berharap konsep wali kota tersebut yakni kampung inflasi bisa menjadi contoh di replikasi dan akan di tawarkan di kantor-kantor bank indonesia di seluruh wilayah.
“Pak wali tadi menyampaikan selain penanganan lingkungan tapi ada dari sisi kami melihat ini cara yang efektif untuk meningkatkan akses secara murah dan cepat kepada masyarakat terhadap besik komuditi-komuditi dasar untuk makanan, apakah ini sayuran apakah ini nutrisi yang lain. Ini yang menyebabkan kami selain sembako dan APD ini pasti kebutuhan yang sekarang ini jangka pendek, ternyata dalam jangka panjang adalah kampung inflasi,” paparnya.
“Mohon izin kami akan terus berkerjasama terus akan sumbang saran tentunya mengambil ilmu dari kampung inflansi nya di Kota Bandung untuk mengembangkan di Kota-kota lain,” pungkasnya lagi.
Terkait sektor di Jabar yang bisa mengembalikan lagi perekonomian, kata Herawanto yang jelas basisnya Jawa Barat ada beberapa.
Satu manupafaktur cukup berdampak karena pasar exspor terganggu, walau pun sekarang sudah mulai menggeliat lagi tapi kemudian ada sektor secara cepat lain harus bisa segera jadi sumber baru yaitu sektor agro baik level besar atau kecil inilah yang harus segera di dorong.
Tapi permasalahanya kata dia adalah kalau sektor suplainya diperbaiki produsen-produsenya itu terus di kembangkan. Sekarang yang harus dipastikan produk-produk mereka itu bisa sampai dan diserap oleh konsumen.
“Disinilah fungsi pemulihan pasar dan pemulihan titik-titik distribusi yang kami di Gugus tugas itu selalu mengingatkan kepada pemerintah daerah agar jangan sampai ini tidak lancar, karena jika produk sudah ada berlimpah tidak lancar sampai dengan konsumen yang terjadi adalah harga itu akan rusak,” imbuhnya.
Lanjut dia, kerugian ada diprodusen yang lebih bahaya jangka panjangnya adalah produsen engan untuk memproduksi kembali sehingga kedepanya akan terjadi kelangkaan.
Jika sektor-sektor itu berjalan dengan baik, ketidak lancaran ke pasaran dan ke konsumen seperti Bandung dan secara umum di Provinsi Jawa Barat terhadap kebijakan pengendalian covid-19 itu terukur.
Saat ini pun masih ada barang yang bisa bergerak terutama bahan-bahan komuditas karena penting.
“Terimakasih dengan pelonggaran bertahap ini mulai geser produk-produk mungkin bukan basis utama tapi akan berdampak terhadap pendapatan masyarakat,” tukasnya.
Peran BI dalam kelangkaan sendiri diakuinya bahwa otoritas BI di daerah berfungsi sebagai advisiory dari Pemerintah Jabar atau Pemkot dalam fungsi adpser itu pihaknya aktif di tim pengendalian inflansi.
Terlebih BI masuk dalam gugus tugas sehingga bisa memberikan berbagai imformasi berbagai rekomendasi atau masukan mengenai kira-kira kebijakan seperti apa yang dilakukan.(kai)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here