Rumah dan Bangunan di Pantura Dieksekusi

Ilustrasi, Jalur Pantura (Radar Pekalongan)

RADARPENA.ID – Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Jalan Raya Padaharja Kelurahan Kramat Kabupaten Tegal di eksekusi Pengadilan Negeri Tegal pada Selasa (22/1) siang. Tidak ada perlawanan dalam proses eksekusi yang dikawal aparat Kepolisian dan TNI dari Kodim 0712/Tegal itu.

Panitera PN Tegal Sugiharto mengatakan permohonan eksekusi diajukan oleh pemenang lelang melalui pengadilan. Setelah diajukan, ternyata pihak termohon mengajukan gugatan dan perlawanan.

“Sehingga proses eksekusi tertunda. Kemudian, oleh pengadilan upaya perlawanan dan gugatan ditolak sehingga pemenang lelang atau pemohon meminta agar pengadilan segera melakukan eksekusi,”katanya.

Karena sudah mengajukan upaya hukum tingkat pertama, kata Sugiharto, pihaknya memanggil pihak pemohon untuk mengosongkan secara sukarela. Tetapi tetap tidak mau, bahkan meminta ganti rugi sebesar Rp2 Milyar.

“Tetapi itu tidak ada ketentuannya sehingga pada bulan November keluar keputusan pengosongan secara paksa yang hari ini kita laksanakan,”jelasnya.

Menurut Sugiharto, saat ini pihak termohon juga mengajukan gugatan kasasi. Sedangkan putusan banding terkait perlawanan juga belum turun. Akan tetapi sampai tingkat banding pihak termohon semuanya kalah.

“Tetapi itu tidak menghentikan proses eksekusi, karena penangguhan hanya sampai tingkat pertama saja. Pihak termohon juga dilindungi hukum, sehingga pihak pemohon membuat surat pernyataan yang isinya kalau nanti upaya gugatan kalah maka akan menyerahkan kembali ke Pengadilan,”tandasnya.

Sugiharto menambahkan untuk obyek yang dieksekusi yakni berupa tanah dengan luas sekitar 3.000 meter persegi dan bangunan rumah dua lantai. Kemudian, untuk proses pengosongan juga dibantu untuk transportasi ke tempat yang dituju.

Sementara Kuasa Hukum termohon Unandar mengatakan sangat menyayangkan eksekusi itu. Sebab, belum memiliki kekuatan hukum tetap.

“Seharusnya, menunggu ada kekuatan hukum tetap baru dilakukan proses eksekusi,”ujarnya.

Menurutnya, dalam acuan eksekusi yang digunakan menyebutkan kalau perkara belum berkekuatan hukum tetap maka tidak bisa dieksekusi. Sebab, saat ini masih ada upaya kasasi. (muj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here