Program Empat Hari Kerja Segera Berlaku

Ilustrasi, Aparatur Sipil Negara. Foto: jawapos

RADARPENA.ID – Program empat hari kerja dalam seminggu, segera diberlakukan. Di Sulsel, Wajo jadi percontohan (pilot project). Terdapat 17 instansi pemerintah yang siap menerapkan waktu kerja fleksibel ini pada 2020 mendatang. Tujuh dari lembaga pusat dan kementerian, serta 10 instansi daerah meliputi kabupaten/kota dan provinsi.

Jika berlaku, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di instansi yang ditunjuk, hanya akan berkantor Senin sampai dengan Kamis. Mereka libur pada Jumat, Sabtu, dan Minggu.

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo mengatakan, konsep besar sistem baru ini, yakni flexible working arrengement. Baik untuk waktu kerja, maupun tempat kerja di instansi tertentu. Program percontohan yang akan dimulai pemberlakuannya pada Januari-Desember 2020 ini, sedang dimatangkan. Daerah yang siap menerapkan, meliputi

Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Sumatera Barat, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemkab Wajo, Pemkot Surabaya, Pemkab Sidoarjo, Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Sumedang, dan Pemkab Banyuwangi.

Sementara tujuh pemerintah pusat adalah Kementerian PANRB, Kementerian PUPR, BKN, LAN, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Keuangan. Mereka, tahap uji coba pun akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Nantinya, secara bertahap akan mulai diterapkan sesuai dengan kesiapan pemerintah daerah dan instansi pusat.

Baca Juga : Nasib Pemilu Serentak 2024 di Tangan DPR

Jika memang pemangkasan waktu kerja ini jadi diterapkan, maka ada ketentuan minimal kerja yang mesti dipenuhi dalam sepekan, yakni selama 40 jam. “Ketika itu bisa dicapai dalam empat hari tentu sisanya akan menjadi bonus. Dalam dua pekan targetnya bisa 80 jam,” beber Waluyo kepada FAJAR, Minggu, 8 Desember.

Ada Target

Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pihaknya ingin mempercepat pelaksanaan Peraturan Pemerintah 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Meskipun, sesuai mandat, paling lambat dijalankan dua tahun setelah PP ini keluar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here