Pekan Depan, Beli Solar Subsidi dengan Kartu

Ilustrasi. Foto: jawapos

RADARPENA.ID – Pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar segera akan dibatasi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel), bekerjasama dengan Pertamina Hiswanamigas dan juga bank BRI.

Tegas! Terhitung per 27 November 2019 pembelian solar subsidi oleh masyarakat akan dikendalikan dengan kartu sebagai bentuk “penertiban” pembelian BBM yang dilakukan berulang-ulang alias ngerit hingga pengakibatkan antrean panjang di sekitar SPBU.

“Kita tidak mau lagi melihat antrean-antrean seperti itu, dan pemanfaatan BBM yang bukan untuk peruntukannya. Karena kita tahu bersama, bahwa BBM subsidi itu peruntukannya untuk kendaraan umum dan masyarakat. Namun yang terjadi saat ini, masyarakat membeli untuk dijual kembali ke pertambangan,” kata Gubernur Babel, Erzaldi Rosman seusai rakor bersama Walikota dan Bupati, Selasa (19/11).

Hal ini pun tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Babel nomor 514/1043/IV/2019 tentang pendistribusian jenis BBM tertentu/solar subsidi dan jenis BBM penugasan/bensi RON 88 di Babel. “Jadi kita awali untuk pengendalian solar subsidi, pada tanggal 27 ini khususnya di Pangkalpinang dulu. Ini juga akan berlanjut ke bensin, kita mulai per 1 Januari 2020,” sebutnya.

Erzaldi menuturkan, pemberlakuan kebijakan pembatasan solar subsidi juga dengan memperhatikan kecukupan kuota BBM subsidi di Babel. “Kebutuhan BBM kita ini terus dikurangi oleh Pertamina, apa yang akan terjadi kalau BBM kita kurang. Makanya perlu pembatasan pendistribusian,” ungkapnya.

Baca Juga : Jaksa Agung Siapkan Terobosan Hukum untuk Kasus First Travel

Melalui kartu kendali, dijelaskan Erzaldi, pembelian solar subsidi akan dijatahi dan dicatat oleh petugas. Untuk kendaraan truk roda enam sebanyak 60 liter, truk roda empat sebanyak 30 liter dan mobil roda empat sebanyak 20 liter. “Kita harap dengan adanya kartu kendali ini, solar subsidi dapat tertibkan sehingga tak ada lagi antrean di jalan,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, berdasarkan SE Gubernur Babel yang mencatumkan 10 poin kebijakan pengendalian BBM subsidi juga memuat larangan untuk kendaraan dinas pemerintah, Polri dan TNI untuk membeli solar subsidi. Kecuali mobil layanan umum seperti Damkar, ambulance/jenazah dan pengangkut sampah. (jua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here